Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi:

 

  1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas komunikasi dan informatika;
  1. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan komunikasi;
  2. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan informasi;
  3. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan telekomunikasi;
  4. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis pengelolaan bidang pelayanan aplikasi telematika;
  5. pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pelayanan komunikasi dan informatika;
  6. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan insan pers, media cetak dan media elektronik dalam memperluas jaringan informasi;
  7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan komunikasi dan informasi;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. SEKERTARIAT

Dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengkoordinasian  kegiatan Komunikasi dan Informatika ;
  2. Koordinasi dan Penyusunan rencana  program Kegiatan dan anggaran Komunikasi dan Informatika;
  3. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
  4. Mengelola dan menganalisa serta memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan, peralatan serta pelaksanaan keamanan, kebersihan kantor, dan  proses kedudukan hukum kegiatan;
  5. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  6. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sekretariat terdiri dari :

  1. Sub  Bagian  Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Mempunyai tugas :

  1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
  2. Melaksanakan urusan surat menyurat pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
  3. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
  4. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sub  Bagian  Program dan Laporan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Mempunyai tugas :

  1. Menyusun Perencanaan, ProgramKerja dan pelaksanaan kegiatan Komunikasi dan Informatika ;
  2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan Kegiatan ;
  3. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan Kegiatan  dan Laporan ;
  4. Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Sub  Bagian  Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Mempunyai tugas:

    1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
    2. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran serta melaksanakan tata usaha keuangan;
    3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
    4. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
    5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Dipimpin oleh seorang Kepala Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi dan Tugas :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media danpenguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubunganmedia dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
  5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di KabupatenSumenep.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Komunikasi Publik Terdiri dari

  1. Seksi Komunikasi Sosial
  1. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten local, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah.
  2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas penerangan mobil, film dan media elektronik;
  3. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat melalui siaran radio, televisi, penerangan mobil, pemutaran film dan media elektronik lainnya;
  4. Memberikan rekomendasi izin terhadap penyelenggaraan pemutaran film, peredaran film, rekaman video dan permainan elektronik;
  5. Melakukan pembinaan terhadap usaha perfilman, rekaman video, pengusaha rental video dan permainan elektronik;
  6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemutara film, peredaran film, rekaman video dan permainan elektronik;
  7. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sosial, pameran, pertunjukan rakyat dan sarasehan;
  8. Melaksanakan kegiatan penerangan, komunikasi dan hubungan masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media pameran dan pertunjukan rakyat;
  9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Sosial.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Kemitraan dan Kerjasama Media
  1. Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release,backgrounders).
  2. Mengadakan koordinasi dengan lembaga profesi
  3. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap penerbitan media massa;
  4. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pemberdayaan : lembaga komunikasi sosial, lembaga profesi komunikasi dan informasi, lembaga komunikasi pemerintah ;
  5. Melaksanakan hubungan kemitraan dengan lembaga pemantau media dan lembaga terkait dalam pemberdayaan komunikasi dan informasi ;
  6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan dan Kerjasama Media;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Pemberdayaan Komunitas sosial
  1. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik,
  2. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya komunikasi publik.
  3. Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan pameran, pekan promosi dan propaganda;
  4. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan komunikasi sosial;
  5. Menyiapkan perencanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas sosial;
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas sosial dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi;
  7. Melaksanakan pembinaan, pemberdayaan peranan dan eksistensi terhadap Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Koordinasi Kehumasan (FKK);
  8. Melaksanakan identifikasi dan fasilitasi lembaga komunitas komunikasi strategis masyarakat ;
  9. Melaksanakan     evaluasi         dan     pelaporan      pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Komunitas sosial ;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya
  1. BIDANG INFORMASI PUBLIK

Bidang Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Mempunyai tugas Melaksanakan pengumpulan data, penyajian informasi, penyebarluasan informasi, melaksanakan tugas analisa dan kajian informasi publik, serta melaksanakan peliputan, dokumentasi dan pelayanan informasi publik dan Mempunyai fungsi :

 

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten.
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten.
  3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten.
  4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten.
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten
  6. Pengumpulan dan pengelolaan data serta dokumentasi dalam rangka penyajian materi informasi;
  7. Memberikan izin dan pengawasan pembuatan materi informasi;;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Informasi Publik terdiri dari :

  1. SeksiPelayanan Informasi Dan Dokumentasi
  1. Menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Menyelenggarakan Layanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten.
  4. Menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Komisi Informasi;
  5. Menyusun perencanaan seleksi dan pelantikan komisioner Komisi Informasi;
  6. Menyiapkan, menginventarisasi informasi potensi daerah sebagai bahan dokumentasi dan publikasi daerah
  7. Memberikan izin dan pengawasan pembuatan materi informasi dan pemasangan media luar ruang dalam bentuk bilboard/baliho, spanduk, poster baik iklan maupun non iklan;
  8. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan Informasi dan dokumentasi;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Kajian Informasi
  1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Kajian Informasi;
  2. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial).
  3. Menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat).
  4. Menyelenggarakan pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten.
  5. Menghimpun, mengolah dan mengembangkan bahan-bahan informasi, pengaduan, masukan dari berbagai sumber dan atau media untuk diteruskan kepada unit kerja terkait dalam rangka penguatan informasi;
  6. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Kajian informasi.
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Seksi Pengelolaan Informasi
  1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi;
  2. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah.
  3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi untuk digunakan sebagai bahan penyajian informasi;
  4. Menyajikan informasi kepada masyarakat melalui media tabloid dan berupa brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain;
  5. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Pengelolaan Informasi;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Persandian. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Teknologi Informasi dan Persandian menyelengarakan fungsi :

  1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Teknologi Informasi dan Persandian;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik Suplemen yang terintegrasi dan layanan keamanan informasi e-Government.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi dan layanan keamanan informasi e-Government.
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik  Suplemen yang terintegrasi dan layanan keamanan informasi e-Government.
  5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi dan layanan keamanan informasi e-Government.
  6. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi, Sarana Perangkat Keras dan Sistem Pengamanan Informasi;
  7. Penyusunan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian terdiri dari :

 

  1. Seksi Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak
  1. Menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi antar SKPD.
  2. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
  3. MenyelenggarakanLayanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik.
  4. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi antar SKPD.
  5. Memberikan pelayanan, bimbingan teknis Sistem Informasi.
  6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Perangkat Lunak.
  7. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian.
  1. Seksi Pengembangan Sarana Perangkat Keras
  1. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster RecoveryCenter (DRC).
  2. Menyelenggarakan Layanan pengembangan dan inovasi TIKdalam implementasi e-Government.
  3. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi Informatika, Government Cloud Computing.
  4. Menyelenggarakan Layanan filtering konten negatif.
  5. Menyelenggarakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.
  6. MenyelenggarakanPengelolaan akses internet pemerintah dan publik.
  7. Melakukan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fasilitas TIK untuk kepentingan masyarakat.
  8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pengembangan Sarana Perangkat Keras.
  9. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian.

 

 

 

 

  1. SeksiSandi dan Keamanan Informasi
  1. Menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengamanan infrastruktur, data center, aplikasi e-government, data base dalam penerapan teknologiinformasi.
  2. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik.
  3. Menyelenggarakan Layanan   penanganan   insiden   keamanan   informasi.
  4. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi.
  5. Menyelenggarakan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah.
  6. Melakukan audit TIK Pemerintah.
  7. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.
  8. Menerima, mengirim dan menyampaikan berita, sandi dan telekomunikasi serta Faksimile.
  9. Menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.
  10. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Sandi dan Keamanan Informasi.
  11. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian.
  1. BIDANG STATISTIK DAN PEMBERDAYAAN TIK

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK menyelengarakan fungsi :

  1. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Statistik dan Pemberdayaan TIK;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidanglayanan manajemen data dan informasi e-Government,integrasi layanan publik dan kepemerintahan,penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat.
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidanglayanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat.
  4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidanglayanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat.
  5. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidanglayanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah dan Masyarakat.
  6. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyediaan data dan informasi Statistik daerah;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bidang Statistik Dan Pemberdayaan Tik terdiri dari :

  1. Seksi Data dan Statistik Sektoral
  1. Menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan.
  2. Menyelenggarakan Layanan recovery data dan informasi.
  3. Menyelenggarakan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan.
  4. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik.
  5. Menyelenggarakan Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah.
  6. Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyediaan data dan informasi Statistik daerah.
  7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan, publikasi data dan informasi statistik daerah.
  8. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Data dan Statistik Sektoral.
  9. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK.
  1. Seksi Pemberdayaan TIK Pemerintah
  1. Menyelenggarakan pengembangan BusinessProcess Re-engineering pelayanan di lingkunganpemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder SmartCity).
  2. Menyelenggarakan Sistem Informasi Smart City, Layananinteraktif Pemerintah.
  3. Menyelenggarakan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten.
  4. Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain.
  5. Menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government.
  6. Menyelenggarakan Layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah.
  7. Menyelenggarakan Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah.
  8. Menyelenggarakan Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK.
  9. Menyelenggarakan implementasi e-Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan Smart City
  10. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pembardayaan TIK Pemerintah.
  11. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK.
  1. SeksiPemberdayaan TIK Masyarakat
  1. Memberikan pelayanan, bimbingan teknis, Workshop dan Edukasi secara terstruktur dan terpadu dalam rangka sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi  ke Masyarakat.
  2. MenyelenggarakanLayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan SmartCity.
  3. Menyelenggarakan Sistem Informasi Smart City, Layananinteraktif Masyarakat.
  4. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan penerapan telematika dilingkungan masyarakat.
  5. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dalam rangka pemberdayaan Telematika bagi masyarakat.
  6. menyiapkan bahan sosialisasi pemanfaatan telematika kepada masyarakat.
  7. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pembardayaan TIK Masyarakat.
  8. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK.